Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 (Tentang Keterbukaan Informasi Publik)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 (Kearsipan)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 (Pendidikan Tinggi)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 (Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 (Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 (Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 (Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah)
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015 (Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 (Tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 (Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan)
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 85 Tahun 2011 (Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dan / Atau Pengadilan Negeri)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 (Tentang Standar Layanan Informasi Publik)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 (Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 (Pengklasifikasian Informasi Publik)
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (Tentang Standar Layanan Informasi Publik)
